Ada getaran ganjil yang menyelinap saat saya melangkah kembali ke koridor Ganesha pada 2023 silam. Hari itu, saya tidak datang untuk berkuliah, melainkan mengantar anak saya. Ia diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB), tempat yang sama di mana saya dan ibunya dahulu menghabiskan masa muda.
Bagi banyak orang, momen ini mungkin terjebak dalam romantisme belaka—nostalgia manis tentang masa lalu. Namun, saat kaki saya menginjak aspal kampus ini kembali, saya sadar kepulangan ini bukan tentang mengenang, melainkan tentang penyerahan tongkat estafet.
Kegembiraan saya menemukan wadahnya saat saya bergabung dalam perkumpulan orang tua mahasiswa. Di sana, saya menemukan esensi sejati dari almamater ini: sebuah panggilan nurani bernama solidaritas finansial. Pesannya sederhana namun menggetarkan: tidak boleh ada satu pun anak ITB yang gagal meraih gelar hanya karena urusan biaya. Di FITB, kami bergerak dalam kebersamaan yang nyata.
Namun, waktu berlalu, dan amanah kepemimpinan yang dititipkan kepada kami di tingkat fakultas mulai membentur tembok kenyataan yang buram. Kami ingin bergerak nyata—membantu kuota KIP-K, mendukung kegiatan mahasiswa, hingga berbagi takjil di bulan Ramadhan. Sederhana, namun bermakna. Sayangnya, napas gerakan ini sering tercekik oleh kebijakan sentralisasi keuangan dari pengurus pusat yang terasa aneh.
Kami di tingkat cabang cenderung diposisikan layaknya “boneka”. Kami diminta memungut iuran, namun ketika ada duka atau kebutuhan mendesak di fakultas, birokrasi berbelit menghambat segalanya. Dana harus disetor ke pusat terlebih dahulu, baru dikembalikan kemudian. Rasa persaudaraan yang seharusnya menjadi fondasi organisasi orang tua justru menguap dalam aturan-aturan kaku yang tidak manusiawi.
Puncaknya adalah saat saya menyadari bahwa organisasi di kampus terbaik di Nusantara ini sedang “sakit parah”. Bagaimana mungkin sebuah perkumpulan orang tua dipimpin oleh mereka yang anaknya sudah lama lulus? Apa yang membuat mereka begitu betah bertahta? Ketika saya bertanya apakah organisasi ini pernah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) tepat waktu, jawaban seorang senior membuat saya tercengang: “Baru satu kali.”
Inilah awal dari sebuah perlawanan nurani. Kami, para pengurus cabang, memutuskan untuk mengakhiri praktik-praktik yang menabrak AD/ART. Kami menuntut kembalinya aturan dasar: masa jabatan maksimal tiga tahun dan pengurus harus memiliki anak yang aktif kuliah. Logikanya sederhana: mereka yang merasakan denyut nadi kehidupan kampus saat inilah yang paling layak memimpin.
Kini, sebuah wadah baru telah terbentuk. Perpisahan ini adalah konsekuensi dari arogansi kekuasaan dan primordialisme sempit yang terus dipelihara oleh pengurus lama. Kami memilih jalan transparan, jalan yang mengembalikan organisasi orang tua kepada orang tua itu sendiri.
Memang, banyak batu sandungan dari mereka yang masih terlelap dalam mimpi masa lalu. Namun kami sadar, memegang amanah bukanlah tentang mempertahankan kursi kekuasaan. Hakikat dari perkumpulan ini adalah bakti nyata. Karena kita tidak sedang membangun monumen untuk dikenang; kita sedang membangun jembatan agar masa depan anak-anak kita tetap tegak berdiri.